DUGAAN PENUNGGANG GELAP PADA PERHELATAN MTQ NASIONAL DI KOTA SEMARANG

FAR Minta KPK Dalami Dugaan Penggelembungan HPS MTQ Nasional Senilai Rp15,5 Miliar di Kota Semarang

Suaracaraka.com ,Semarang, 22 November 2026 — Menindaklanjuti pertemuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jajaran Pemerintah Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang pada Senin, 16 November 2026 di Lantai 8 Gedung Moch. Ikhsan, Balai Kota Semarang, Forum Advokasi Rakyat (FAR) meminta KPK melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan kejanggalan dalam pengadaan acara Pembukaan dan Penutupan MTQ Nasional Tahun Anggaran 2026 di Kota Semarang.

Pertemuan tersebut salah satunya menyinggung kinerja keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Semarang. FAR menilai, di sisi lain terdapat dugaan adanya mens rea atau niat jahat dalam proses penyusunan anggaran kegiatan tersebut.

Menurut Eko Haryanto, KPK sebaiknya juga mendalami penggunaan anggaran senilai Rp15.592.796.295 yang bersumber dari APBD Kota Semarang TA 2026 untuk acara Pembukaan dan Penutupan MTQ Nasional Jawa Tengah. Di kota Semarang, Kegiatan tersebut dimenangkan oleh satu vendor dengan nilai Rp12.580.654.530, yang dinilai tidak wajar.

“Kami menduga ada penunggang gelap dengan cara menggelembungkan dulu nilai HPS, lalu berkolaborasi dengan salah satu pihak untuk memenangkan tender ini. Menurut hemat kami, hal tersebut berpotensi memboroskan dan merugikan uang rakyat,” tegas Eko.

Hasil Penelusuran FAR

Berdasarkan penelusuran dan riset terhadap dokumen HPS, FAR menemukan sejumlah hal yang menguatkan dugaan tersebut, antara lain:

1. Minimnya Acuan Satuan Harga Standar (SHS)
Dari 189 item pekerjaan, hanya 30 item yang mencantumkan keterangan SHS. FAR mempertanyakan dasar penentuan harga untuk 149 item lainnya.

Menurut FAR, kondisi tersebut membuka peluang bagi pelaksana kegiatan untuk menawar harga seolah-olah terdapat selisih penghematan dari pagu, padahal tidak ada acuan harga yang jelas.

Padahal, berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga LKPP, HPS wajib disusun dari tiga sumber secara berurutan:
a. SHS Pemprov atau SHS lain yang lebih tinggi, dalam hal ini SHS Provinsi Jawa Tengah apabila Pemkot tidak memilikinya;
b. Harga pasar melalui survei kepada tiga vendor;
c. Kontrak sejenis sebelumnya, misalnya penyelenggaraan MTQ Nasional sebelumnya.

2. Harga yang Dinilai Tidak Masuk Akal
Salah satu contoh yang disorot FAR adalah honorarium MC untuk 2 orang senilai Rp400.000.000.

“Pekerjaan apa yang upahnya Rp100 juta per hari? Ini jelas janggal HPS-nya,” ujar Eko.

3. Dugaan Double Counting
FAR juga menemukan dugaan pembayaran ganda dengan pola yang berulang, antara lain:

  • Rigging dibayar 2 kali: Rp360 juta + Rp96 juta;
  • AC dibayar 2 kali: Rp201 juta (Bab IV) + Rp181 juta (Bab XII), total Rp383 juta;
  • LED dibayar 2 kali: Bab I/II + Bab X;
  • Crew talent dibayar 2 kali: Bab XIII + Bab XIV.

“Kalau satu kali double counting masih bisa dibilang salah ketik. Kalau empat kali dengan pola yang sama, itu bukan salah ketik. Itu pembagian jatah,” tegas Eko.

FAR: Event Jarang Jadi Atensi Penegak Hukum

Peneliti sekaligus Sekretaris Jenderal FAR, John Arie Nugroho, menambahkan, tidak elok di tengah isu efisiensi yang melanda negara ini, banyak kegiatan yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat justru ditunda atau dibatalkan, sebagaimana tercantum di LPSE Kota Semarang, sementara di sisi lain muncul dugaan upaya yang tidak baik terkait anggaran event.

John juga meminta KPK maupun aparat penegak hukum lainnya mulai memberikan perhatian serius terhadap program-program event, karena selama ini jarang menjadi atensi.

“Rp12 miliar itu uang yang besar, bisa mendatangkan artis kelas dunia,” tambahnya. Tegas Eko Haryanto
Koordinator Forum Advokasi Rakyat (FAR). ( Laporan wartawan Arif ).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *