Anggota DPR RI Riyanta Berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialisasi Pertanahan dengan Pagelaran Wayang Kulit di Baturejo Pati

Anggota DPR RI Riyanta Berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialisasi Pertanahan dengan Pagelaran Wayang Kulit di Baturejo Pati
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Riyanta didampingi Kepala BPN Pati Menyerahkan Wayang Kulit kepada Dalang Ki Sigid Ariyanto di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Pati, Pada Minggu 11 Juni 2023. (foto/teks: Wartawan Edy R89)

Suaracaraka.com, Pati Jawa Tengah – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN menggelar Sosialisasi Pertanahan Kementerian ATR/BPN dengan menampilkan pagelaran wayang kulit. Kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah, pada Minggu (11/6/2023), dengan dalang Ki Sigid Ariyanto dari Leteh Rembang dengan lakon “Wahyu Tri Sakti”.

Dalam acara yang sekaligus memperingati Bulan Bakti Bung Karno-Tri Sakti tersebut hadir pula Kepala Desa Baturejo Dwi Harsono dan juga Kapolsek Sukolilo AKP Sahlan serta Komandan Ramil Kapten Infantri Jubaedi.

Kades Baturejo mengatakan program PTSL di wilayahnya dari 400 bidang sekarang sudah mencapai 2.700 bidang dan saat ini sekitar 1.800 bidang diusulkan mengikuti program tersebut.

“Alhamdulillah, yang pertama sekitar 400 dan tahap 2 sekitar 2.700an. Tanah Desa Baturejo semuanya sudah diukur,” ujar Dwi Harsono saat memberikan sambutan.

Dalam sambutanya Kades Baturejo memohon kepada Riyanta legislator dari dapil Jateng 3 untuk mendorong ke pemerintah pusat lantaran selama 3 tahun di wilayahnya selalu tenggelam jika terjadi hujan.

Sementara itu Kepala BPN Pati Jaka Pramono yang hadir dalam Sosialisasi Pertanahan tersebut mengapresiasi kinerja anggota komis II DPR RI Riyanta selalu mendorong mempercepat pelaksanaan program strategis khususnya di BPN. “Beliau demikian intens mendorong kita semua agar pelaksanaan kegiatan pertanahan itu bisa berjalan dengan baik. Kita bersyukur beliau senantiasa melakukan fungsi-fungsi pengawasan di DPR agar pelaksanaan ini memang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lajut Jaka Purnomo kepada warga masyarakat yang hadir menjelaskan pentinya program strategis pertanahan PTSL. PTSL itu salah satu program pendaftaran tanah secara sistematik yang sebelumnya dikenal dengan PRONA.

“PTSL ini sesungguhnya adalah mendaftarkan tanah-tanah Bapak Ibu sekalian supaya terdaftar dan bisa dikeluarkan sertifikat hak atas tanahnya,” jelasnya.  

Di Kabupaten Pati sendiri jumlah bidang tanah yang ada kurang lebih 1 juta 38 ribu. Dan yang sudah terdaftar sebanyak 700 ribu dan sisanya sekitar 300 ribu tanah milik masyarakat belum terdaftar. Pihaknya berharap dalam kurun waktu sampai 2025 road map program PTSL bisa diselesaikan baik di Kabupaten Pati dan di seluruh Indonesia.

Jaka mengakui, sebanyak 30 persen bidang tanah belum bersertifikat atau terdaftar. Pihaknya meminta Riyanta untuk mendorong agar pembiayaan PTSL bisa berjalan dengan baik. “Selanjutnya kepada warga Sukolilo dan Baturejo, khususnya yakni kurang lebih 6 ribu bidang dan sudah terdaftar dan terukur seluruhnya, namun yang terbit sertifikatnya baru kurang lebih 3.500. Ini artinya masih ada sebagian masyarakat yang memang belum keluar sertifikatnya atau belum didaftarkan. Pada tahun 2020 dan 2021 pernah ada program di sini (Desa Baturejo) tetapi rupanya kadang-kadang terlambat,” ujarnya.

Pada saat awal sudah diterbitkan 400 bidang, namun di tahap 2 ada 2.700 bidang. Pihaknya mengakui masyrakat menemui kendala dalam program tersebut, antara lain belum mau tanda tangan untuk sertifikatnya.

Anggota DPR RI Riyanta Berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialisasi Pertanahan dengan Pagelaran Wayang Kulit di Baturejo Pati

“Namun tahap berikutnya, sudah didata, sudah diukur tapi yang bersangkutan belum mau menandatangani untuk diterbitkan sertifikatnya. Itu data di kami ada 1.800. Harapannya jika masuk di 1.800 tadi maka biaya ukur, dan biaya panitia sudah ditanggung negara, tinggal cetak sertifikat didaftarkan dengan biaya Rp 50 ribu,” jelasnya.

Jaka kembali menegaskan tujuan PTSL itu antara lain untuk menjamin kepastian hukumnya.

“Jika terdapat sengketa, jaminan kepastian dan perlindungan hukumnya, maka BPN bisa memberikan perlindungan hukumnya,” tandasnya.

Selain kepastian hukum, sertifikat yang diterbitkan memiliki nilai ekonomi.

“Sertifikat yang sudah terbit menjadi hak ekonomi warga. Artinya dalam rangka menujang kegiatan ekonomi, maka sertifikat ini bisa dijadikan alat untuk proses financial inclusion atau disekolahke,” ujarnya Jaka Purnama.

Pihaknya berharap dengan pagelaran wayang kulit ini semangat pelaksanaan kegiatan PTSL di Kabupaten Pati berjalan dengan baik.

Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Jateng 3 meliputi Kabupaten Pati, Blora, Grobogan dan Rembang bersyukur program ptsl di Pati khusunya di Desa Baturejo berjalan dengan baik, meskipun masih di daerah lain masih menemui kendala.

“Untuk itu saya minta keberadaan kami (anggota DPR RI) bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kebaikan. Selanjutnya terkait 1.800 bidang tanah yang belum disertifikatkan tapi sudah digambar diminta segera mengurusnya karena biayanya hanya 50 ribu rupiah.” pungkasnya. (Laporan Wartawan Edy Rahmad89)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *