Kekurangan SMA Negeri, Pemkot Semarang Siap Hibahkan Aset ke Pemprov Jateng Bangun Sekolah

Kekurangan SMA Negeri, Pemkot Semarang Siap Hibahkan Aset ke Pemprov Jateng Bangun Sekolah
Ilustrasi

Suaracaraka.com, Semarang Jawa Tengh – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang siap menghibahkan aset ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk menambah SMA Negeri di Ibu Kota Provinsi Jateng tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyikapi keluhan sebagian masyarakat mengenai jumlah SMA Negeri di Kota Semarang yang tidak bertambah. Dirinya akan mendorong pemprov agar bisa dibangu SMA Negeri. Bahkan Wali kota sudah menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Tengah.

“SMA dan SMK merupakan kewenangan Provinsi sehingga Pemkot Semarang sifatnya hanya bisa mendorong. Jadi saya akan menyampaikan surat kepada Bapak Gubernur agar tahun depan bisa dibangun SMA Negeri, apabila di titik-titik yang ada aset Pemkot, di titik-titik yang bisa dibangun SMA dan ada tanah Pemkot Semarang, maka Pemkot Semarang siap menghibahkan tanah tersebut kepada Pemprov,” terang perempuan yang akrab disapa Mbak Ita.

Wali kota kembali menegaskan mengenai SMA/SMK yang merupakan wewenang Pemerintah Provinsi. Lebih lanjut, Mbak Ita selaku Wali kota Semarang hanya bisa mendorong dan menghibahkan apa yang menjadi wewenang dan dimiliki dari Pemerintah kota Semarang.

“Karena SMA dan SMK itu wewenangnya provinsi, dan provinsi tidak punya banyak aset di Kota Semarang. Jadi sifatnya ini mendorong, dan apabila dari kajian diperlukan tanah untuk membangun dan Pemkot punya aset di lokasi tersebut, Pemkot Semarang siap untuk menghibahkan aset untuk membangun SMA Negeri,” pungkasnya.

Jumlah SMA Negeri di Kota Semarang sendiri memang masih berjumlah 16 sekolah, hal tersebut terbilang sedikit jika dibandingkan dengan ibu kota provinsi lainnya di Indonesia.

Mengenai pengelolaannya, SMA/SMK sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan dan sebagai bentuk implementasi amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait peralihan pengelolaan pendidikan menengah dari dinas pendidikan kabupaten/kota ke provinsi. (Tim liputan Suaracaraka.com)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *