Mewaspadai Komunikasi Dramatisme Sebelum Pendaftaran Capres- Cawapres, Oleh : Gunawan Witjaksana

Mewaspadai Komunikasi Dramatisme Sebelum Pendaftaran Capres- Cawapres, Oleh : Gunawan Witjaksana
Foto Penulis : Drs. Gunawan Witjaksana, M.Si Dosen Ilmu Komunikasi USM

Suaracaraka.com, Kota Semarang Jawa Tengah – Menjelang dibukanya pendaftaran pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ( Capres- Cawapres) oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mulai tanggal 19 Oktober 2023, suasana media, khususnya jagad Maya, makin hingar bingar dan cenderung memanas.
Meski suasananya jauh berbeda dengan kondisi riil di tengah masyarakat yang tampak tenang- tenang saja, di dunia media utamanya media maya , sangat ramai dengan hiruk pikuk informasi serta opini terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ( Pilpres- Pilwapres).
Sayangnya ramainya informasi serta opini yang bertebaran tersebut lebih didominasi oleh informasi serta opini, dari sesuatu yang belum terjadi.
Contoh yang paling kongkrit misalnya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan syarat usia Cawapres.
Celakanya, karena informasi serta opini yang berkembang itu baru berupa asumsi dan kebetulan dikaitkan dengan kerabat Presiden, sampai ada yang memlesetkan MK adalah kependekan dari Mahkamah Keluarga.
Padahal sebenarnya sudah ada beberapa pihak yang kompeten yang memperkirakan MK seharusnya menolak, karena perubahan bunyi pasal itu merupakan kewenangan pembuat UU, yaitu DPR dan Pemerintah.
Pengalaman lain terkait putusan MK yang dulu konon bocor, terkait Sistem Pemilu misalnya, ternyata MK menolaknya dan hal itu betentangan dengan bocoran yang ternyata salah.
Lepas dari putusan MK yang akan dibacakan Senin, 16 Oktober 2023, itu sejumlah pihak, terutama yang secara spekulatif meyakini MK akan mengabulkan, telah beramai- ramai membuat manufer sesuai dengan keyakinan serta harapannya tersebut.
Contoh kongkritnya adalah sejumlah organisasi yang langsung menyatakan dukungannya terhadap Capres tertentu, meski semula rata- rata mereka masih menunggu arahan Presiden Jokowi yang didukungnya, yang hingga sekarang masih selalu menganjurkan untuk sabar dan Ojo kesusu.
Dengan ramainya fenomena tersebut, maka yang bisa kita renungkan sekaligus pertanyakan adalah, mengapa mereka tidak sabar?, serta dari sisi komunikasi sebenarnya apa yang sedang mereka perankan, sekaligus apa tujuan mereka?

Pentas Drama
Karena momentumnya adalah Pilpres-Pilwapres, maka tujuan mereka, entah siapapun serta dari kelompok apapun, dari sisi Ilmu Komunikasi mereka sedang memainkan komunikasi dramatisme.
Tujuannya jelas mereka sama- sama ingin jagoannya terpilih dan menang kelak. Mereka yang terus berhimpun dalam satu dukungan luas itu berusaha meyakinkan calon pemilih bahwa jagoannya makin banyak dukungan, dan menurut mereka makin meyakinkan orang yang belum punya pilihan, bahkan mungkin merubah persepsi calon pemilih untuk mengganti pilihan.
Bahasa- bahasa universal seperti aspirasi rakyat, amanat rakyat, digunakan, karena secara teori diharapkan bahasa universal itu mudah difahami sekaligus mudah digunakan meyakinkan calon pemilih.
Upaya memainkan komunikasi dramitisme tersebut tidaklah salah, dengan catatan mereka sampaikan secara jujur dan menjaga etika.
Dalam komunikasi politik pun etika sangat diprasyaratkan. Memang etika itu sangat normatif, namun setidaknya komunikasi itu menjadi kurang etis, manakala ada pihak yang merasa terusik.
Meminjam bahasa iklan, pesan yang etik itu manakala tidak memanfaatkan popularitas pihak lain, atau sebaliknya menjatuhkan pihak lain. Persoalan yang nyata kita saksikan melalui media, utamanya media maya, saling serang , saling memanfaatkan,dan sejenisnya banyak kita saksikan.

Wacana Kritis
Karena di era reformasi ini kita cenderung lebih menganut Teori Penyalahan Individu, maka konsekuensinya misal ada keberhasilan maka Top Manager yang dipuji. Terkait hal tersebut, maka tidak mengherankan bila tingkat kepercayaan terhadap Presiden Jokowi hingga mencapai lebih dari 80 persen.
Sebaliknya tatkala terkait dukungan terhadap salah satu calon Presiden Jokowi banyak menggunakan simbol- simbol bersayap, maka wacana yang disampaikan Presiden yang kerena kedudukannya , dan secara kebetulan terkait dengan kerabatnya, maka terjadilah wacana kritis misalnya istilah politik dinasti, mahkamah keluarga, dan yang lainnya yang belum tentu sesuai dengan yang sesungguhnya.
Akhirnya, karena kondisi ini mungkin akan tetap berlangsung hingga pasangan Capres- Cawapres ditetapkan KPU, maka sebaiknya masyarakat tidak ikut larut ke dalam model – model komunikasi dramatisme para elit politik.
Demikian pula, bila telah ditetapkan kelak,masyarakat secara kritis bisa memilih jagoan yang akan mampu memajukan bangsa dan menyejahterakan masyarakat. Di era teknologi informasi saat ini sangatlah mudah mencari informasi terkait para jagoan yang berlaga melalui jejak digitalnya, dan tujuannya jelas memilih jagoan yang bukan hanya pandai main drama semata.

Drs. Gunawan Witjaksana, M.Si
Dosen Ilmu Komunikasi USM

Editor : Hedy Rahmad, MH.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *