Suaracaraka.com, Semarang Jawa Tengah – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan memberikan edukasi mengenai investasi aman lewat Surat Berharga Negara (SBN) agar terhindar dari invetasi bodong atau investasi ilegal.
Kepala OJK Kantor Regional Jateng-DIY Sumarjono menturkan, SBN yang ditawarkan kepada masyarakat dipandang aman dan jauh dari investasi bodong. Menurutnya, masyarakat harus terus diedukasi dan dilakukan sosialisasi tentang SBN sebagai alternatif investasi aman dan menguntungkan.
“Ini tentunya adalah salah satu pilihan investasi yang bisa dipilih masyarakat, melalui pembelian surat utang negara. Saya kira ini untuk pendalaman pasar juga sangat bagus, agar masyarakat tidak terjebak investasi bodong,” ujar Sumarjono usai menggelar edukasi dan sosialisasi investasi kepada masyarakat oleh Kemenkeu bersama OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, di Kota Semarang, Jumat (16/6/2023)
Lebih lanjut Sumarjono menjelaskan, SBN adalah investasi yang masuk kategori low risk atau berisiko rendah. SBN juga digunakan untuk membiayai pembangunan negara tanpa harus membebani APBN.
Direktur Surat Utang Negara Kemenkeu RI Deni Ridwan yang menjadi narasumber dalam acara tersebut menuturkan, kolaborasi antara OJK dengan Bank Indonesia serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian Keuangan itu, difasilitasi dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Pasar Keuangan (FKP3K) yang menjadi bentuk dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Deni menjelaskan, melalui edukasi SBN ini pihaknya memberikan alternatif berinvestasi yang aman kepada masyarakat.
“Ini salah satu bentuk implementasi dari program kerja bagaimana kita sama-sama untuk bisa meningkatkan literasi keuangan dan memberikan edukasi supaya masyarakat paham dan terhindar dari investasi yang merugikan,” kata Deni Ridwan di hadapan awak media.
Selain itu, membantu pemerintah dalam mencari sumber dana lain dalam mewujudkan pembangunan.
Dijelaskan Pasca pandemi, jumlah investor dalam negeri meningkat pesat sekitar 38 – 39 persen. Namun dengan perbandingan jumlah penduduk, seharusnya jumlah investor bisa lebih ditingkatkan lagi. Tahun ini (2023), pemerintah menargetkan jumlah penerbitan SBN bisa mencapai angka Rp 150 triliun. Target ini cukup realistis, mengingat pada 2022 lalu, negara telah mampu menerbitkan SBN retail hingga Rp 107 triliun.
Uniknya, investor domestik tersebut jika dilihat dari sisi demografinya adalah generasi milenial.
“Dari sisi demografinya investor kita adalah dari generasi milenial disusul dari generasi x dan generasi baby boomer dan generasi berikutnya. Yang menarik lagi, itu generasi z juga sudah berinvestasi. Mereka yang umurnya belasan dan baru punya KTP, sudah banyak yang jadi investor,” tandasnya.
Selanjutnya bagi masyarakat yang akan berinvestasi melalui SBN, pemerintah memberikan kemudahan dan semakin terjangkau di masyarakat, menggunakan platform online. Sehingga masyarakat bisa berinvestasi sendiri tanpa perlu berhubungan dengan pegawai atau karyawan bank. Selain itu nilai investasi juga diturunkan.
“Kalau dulu nilai minimal investasinya Rp 5juta, sekarang diturunkan jadi Rp 1juta. Dari Rp 1juta rupiah masyarakat sudah bisa berinvestasi di SBN Ritel,” jelasnya.
Kita akan menawarkan SBN dengan dua versi tenor yaitu tenor 3 tahun (SBN ORI023-T3) dan tenor 6 tahun (SBN ORI023-T6).
”Biasanya ORI ini tenornya 3 tahun, tapi untuk tahun ini kita tambah opsi untuk masyarakat butuh instrumen yang tenornya lebih panjang dan disesuaikan dengan investasinya mereka. Makanya yang menentukan adalah SBN ritel dengan tenor terpanjang, jadi silahkan masyarakat yang membutuhkan untuk menyesuaikan dengan tujuan keuanganya bisa mengoptimalkan pembeliannya SBN ORI023-T6 dengan tenor 6 tahun. Dan biasanya semakin tinggi tenornya maka kuponnya akan semakin menarik dan lebih tinggi,” pungkasnya. (Tim Liputan Suaracaraka.com)