Ombudsman: Banyak siswa miskin di Jateng tak terakomodasi PPDB SMA-SMK

Ombudsman: Banyak siswa miskin di Jateng tak terakomodasi PPDB SMA-SMK
Calon peserta didik mengikuti seleksi PPDB. (Ilustrasi)

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) menyebutkan banyak peserta didik dari keluarga miskin yang tidak terakomodasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan sederajat di wilayah tersebut.

”Kami menerima laporan masyarakat, mayoritas terkait siswa miskin yang tidak terakomodasi dalam aplikasi PPDB SMA dan sederajat,” kata Kepala Ombudsman RI Jateng Siti Farida seperti dilansir dari Antara di Semarang.

Menurut Farida, peserta didik dari keluarga miskin diberikan kuota minimal 20 persen di masing-masing sekolah. Namun, pemenuhan kuota tersebut dalam pelaksanaannya tidak maksimal.

Dia mencontohkan, ada sekolah yang kuota siswa miskin 72 kursi, tetapi hingga pendaftaran ditutup ternyata hanya ada lima orang yang mendaftar. Demikian juga sekolah-sekolah lain.

”Jadi, mereka ini (siswa miskin) tidak terdaftar dalam aplikasi PPDB. Semestinya, mereka kan terdaftar karena mereka punya KIP (kartu Indonesia pintar), masuk PKH (program keluarga harapan),” ujar Siti Farida.

Dari Dinas Sosial (Dinsos) Jateng, kata dia, sudah berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan verifikasi di lapangan terhadap siswa-siswi tersebut dan mereka memang miskin.

”Kami berterima kasih kepada Dinsos yang kooperatif dan merespons cepat laporan dengan melakukan verifikasi sampai ke tempat tinggal siswa miskin yang belum terakomodasi itu,” tutur Siti Farida.

Namun Farida mengatakan, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng belum mau mengakomodasi para pendaftar dari keluarga miskin, dengan alasan pendaftaran sudah tutup pada 27 Juni.

”Dari pihak panitia (PPDB SMA-SMK) menyampaikan bahwa pendaftaran sudah ditutup. Tapi kan masih ada masa sanggah. Apalagi ini banyak siswa miskin yang tidak terakomodasi,” jelas Siti Farida.

Dia menegaskan, Ombudsman Jateng akan terus mengawal persoalan tersebut agar siswa-siswi miskin itu bisa terakomodasi dalam PPDB. Sebab, menyangkut hak dasar mereka untuk mengakses pendidikan.

”Kalau dari laporan (siswa miskin) yang masuk ada 20-an orang. Tapi, ini kan mereka yang sempat melapor ke kami. Yang tidak melapor saya rasa lebih banyak lagi,” terang Siti Farida.

Untuk laporan lain yang masuk, Farida menyebutkan terkait zonasi yang penentuannya dicurigai tidak sesuai atau tidak valid dan jalur mutasi yang dilaporkan tidak sesuai ketentuan. (Tim liputan Suaracaraka.com)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *