Riyanta Sidak Jalan Nasional di Karesidenan Pati Rusak Berat, Lalin Macet Total, Desak Pemerintah Segera Atasi Kasus Jalan Rusak

Riyanta Sidak Jalan Nasional di Karesidenan Pati Rusak Berat, Lalin Macet Total, Desak Pemerintah Segera Atasi Kasus Jalan Rusak

Suaracaraka.com, Karesidenan Pati Jawa Tengah – Lagi Riyanta Lakukan Sidak singgle Fighting, Hari ini Jum’at 03/03/23 anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan daerah Pemilihan Jawa Tengah III ( Pati, Rembang dan Blora serta Kabupaten Grobogan ) melakukan inspeksi mendadak ke jalan Pantura Semarang Rembang hingga Grobogan Solo, Saat ini kondisi Jalan Nasional mengalami Rusak berat sehingga arus lalu lintas menjadi tersendat bahkan macet total. Sederet truck truk besar pengangkut barang barang milik sejumlah perusahaan harus gigit jari melihat kondisi jalan rusak berat, selain itu faktor lain saat ini sedang musim hujan sehingga banyak air yang menggenang di sepanjang ruas jalan. Akibatnya banyak para sopir angkutan maupun pengguna jalan umum merasa sedih dan kesal lantaran macet akibat kerusakan jalan sangat parah.

Riyanta Sidak Jalan Nasional di Karesidenan Pati Rusak Berat, Lalin Macet Total, Desak Pemerintah Segera Atasi Kasus Jalan Rusak

Menurut Riyanta, kerusakan jalan akibat banyak faktor diantaranya :

  1. Struktur tanahnya yang kurang baik..kebanyakan tanah lembek dan kemudian faktor perencanaan yang tidak memperhatikan maksimal tentang kondisi tanah dan pengerjaan yang amburadul serta pengawasan yang lemah.
  2. Yang lebih parah lagi kerusakan ini diakibatkan oleh sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penurunan penawaran pekerjaan kontruksi termasuk jalan bisa mencapai diatas 20 Prosen dari PAGU anggaran, sedangkan dalam merencanakan anggaran biaya saat ini secara Normatif diatur SNI, Dalam SNI saat ini perhitungannya sangat rigit, tepat..dan ngepres, dan ketika harga penawaran terendah yang dimenangkan secara TEKNIK DAN EKONOMI tidak mungkin akan menghasilkan kwalitas pekerjaan sesuai spek teknis. Apalagi pengawasannya yang sangat lemah, biasanya pengawas dikasih uang mingguan atau prosentase dari kontrak. Ketika kita bandingkan dengan dasar perencanaan sebelum reformasi yang saat itu menggunakan BOW, masih diberikan Koefisien harga…sampai 15 Prosen…sekarang koefisien harga tidak ada, penurunan penawaran sampai diatas 20 Prosen.

  1. Dalam praktek pengerjaan dilapangan pemenang tender sebagai kontraktor utama tidak dikerjakan sendiri tetapi menggunakan sub. Kontraktor..dan sub. Kontraktor di subkan lagi ke Bos Borong..yang nilainya ada yang sampai dibawah 40 persen dari nilai kontrak…hal ini seperti jln nasional dari kecamatan Juana, kabupaten Pati..Jawa Tengah sampai. Kabupaten Rembang..yang saat ini rusak parah yang menurut saya akibat pekerjaan yang tidak sesuai persyaratan teknis.

Di jln ini sub. Kontraktornya sampai turun empat kali. Dan hal ini pernah disampaikan kepada KPK saat melakukan penelitian kerusakan jalan nasional Jawa dari Anyer sampai Panarukan..yang saat itu dianggap KERUSAKAN ABADI JALAN NASIONAL. saat itu di rumah saya yang saat itu saya temukan bos borongnya dengan enam orang dari Litbang KPK yang dipimpin oleh DENNI PURWANA.

Riyanta Sidak Jalan Nasional di Karesidenan Pati Rusak Berat, Lalin Macet Total, Desak Pemerintah Segera Atasi Kasus Jalan Rusak
  1. sesuai UU 31 THN 1999 kondisi saat ini ada unsur pidana korupsinya…pidana korupsinya masa KADALUWARSANYA HINGGA 18 TAHUN…saat ini perlu dilakukan uji teknis dan uji kwalitas pekerjaan beton di laboratorium forensik atau laboratorium kontruks. Apakah beton yang diprestasikan itu memenuhi sesuai syarat di kontrak. jika tidak sesuai pidanakan diangkat. Untuk memberi efek jera.
  2. Saat ini perusahaan asphal AMP maupun beton molen, kemungkinan digunakan untuk pencucian uang dan terjadi Monopoli oleh pengusaha dibidang itu yang perusahaan itu sahamnya dimiliki oleh korporasi. hal ini perlu dilakukan klarifikasi oleh Intelijen dan hasilnya pasti gamblang.
  3. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang pemerintah agar menjadi kwalitas barang yang maksimal dan secara politik anggaran negara berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat Luas, Tegas Riyanta, yang Juga Sebagai Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus Ini.

( Laporan Wartawan H_Edy Rahmad89 ).

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *