Suaracaraka.com, Semarang Jawa Tengah – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus melakukan pembenahan dan pengembangan. Sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Semarang, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu berharap mendapatkan masukan dari beberapa stakeholder.
“Kami ingin mendapatkan masukan-masukan yang merupakan tantangan. Saya ingin ada pandangan sudut pandang lain di luar BPK2L. Kami butuh ada masukan-masukan, ada saran-saran yang harusnya lebih galak, greget gitu,” ujar Mbak Ita sapaan akrab wali kota Semarang dalam kegiatan FGD Kolaborasi dalam Penataan Situs Kota Lama di Ruang Sitroom Balaikota, Minggu (9/7/2023).
Menurutnya Kota Lama masih menghadapi beberapa persoalaan dalam pengelolaannya. Mulai dari kondisi lingkungan Kota Lama yang rawan terkena rob, kurangnya ruang terbuka hijau (RTH), belum optimalnya pemanfaatan bangunan yang ada, hingga belum adanya kejelasan mengenai tupoksi pengelola Kota Lama dan kurangnya koordinasi antar stakeholder.
“Tantangan yang dihadapi kota lama Semarang sebenarnya sama atau mirip dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kota-kota tua yang ada di Eropa seperti di Polandia, Italia, Kroasia dan Slovenia yaitu keterbatasan dana perawatan maupun perencanaan,” lanjut Ita.
“Collaborative governance ini ada banyak bahan pendukungnya. Salah satunya kerja sama membangun komunitas dan kelembagaan. Kalau kita melihat di Kota Lama Semarang ini ada namanya BPK2L tetapi sepertinya belum optimal mengkolaborasi antara pemerintah dengan komunitas-komunitas yang ada,” imbuhnya.
Ita berharap kolaborasi dalam pengelolaan Kota Lama dapat ditingkatkan sehingga menjadi cagar budaya yang terawat sekaligus destinasi wisata yang indah, aman, serta nyaman bagi pengunjung maupun bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Karena itu pihaknya tengah menggali faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan kolaborasi dalam pengelolaan Kota Lama.
“Hasil konstruksi atau analisa faktor-faktor yang kami lakukan menunjukkan bahwa dalam dimensi proses (pengelolaan) perlu mengoptimalkan kerja sama, konsistensi, negosiasi, kompromi, koordinasi, pengawasan kebijakan. Dan dalam dimensi kelembagaan perlu melibatkan pemerintah, pihak swasta dan juga akademisi maupun media di dalam pengelolaan Kota Lama,” tandas Ita. (Tim liputan Suaracaraka.com)