Suaracaraka.com, Kabupaten Brebes Jawa Tengah – Sebanyak 16 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Brebes diwawancarai oleh Tim Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, kemarin (20/12/21).
Wawancara tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi penerima bantuan hukum yang didapatkan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH).
Monitoring dan Evaluasi ini juga merupakan amanat dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin, untuk memastikan bahwa bantuan hukum gratis yang diberikan negara tepat sasaran dan bermanfaat.
Satu persatu WBP yang terjerat kasus pidana diberikan pertanyaan seputar bagaimana pelayanan yang diberikan oleh OBH dalam melayani penerima bantuan hukum.
Tak hanya di Lapas Brebes, Tim Panwasda Bantuan Hukum melanjutkan kunjungannya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang merupakan satu-satunya Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Kabupaten Brebes.
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah verifikasi faktual lapangan yang bertujuan untuk melihat kondisi langsung kelengkapan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
Tim Panwasda, yang dalam kegiatan ini disebut sebagai Tim Pokjada, dengan teliti dan seksama juga memeriksa dokumen perkara litigasi setelah adanya kontrak addendum pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat atau kelompok orang miskin. Terlebih terhadap data dukung pengajuan permohonan bantuan hukum yang diunggah melalui aplikasi Sidbankum harus dapat ditunjukkan berkas aslinya kepada tim. Oleh karena itu menurut Tim Pokjada, penting sekali optimalisasi penataan berkas pengajuan bantuan hukum di setiap OBH.
Tim Pokjada juga menyampaikan hasil monev yang sudah dilakukan terhadap penerima bantuan hukum. Beberapa masukan yang menjadi catatan penting bagi OBH antara lain perlu disampaikan secara detail kepada penerima bantuan hukum bahwa bantuan hukum yang diberikan ini gratis dari negara.
“Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum,” ujar Clara, salah satu anggota Tim Pokjada.
Tak lupa Tim Pokjada selalu mengingatkan agar pelaksana pemberi bantuan hukum mendampingi penerima bantuan hukum di setiap tahapan proses hukum dan memperkenalkan diri ketika mendampingi penerima bantuan hukum agar penerima bantuan hukum juga mengetahui nama OBH dan advokat yang memberikan bantuan hukum, ( Tim Liputan Suaracaraka.com ).