Suaracaraka.com, Klaten Jawa Tengah— Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait terus mematangkan persiapan Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Telah Berbadan Hukum. Rapat koordinasi digelar di Klaten, pada Minggu (13/07), sebagai langkah awal untuk memastikan program nasional ini berjalan optimal.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi dan Menteri Kelautan, Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono serta Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi.
Dari pihak Kemenkum, hadir Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Widodo, bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin.
Dalam arahannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koperasi Merah Putih harus berjalan dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan.
“Kali ini koperasi tidak boleh gagal, karena usahanya sudah ada jadi kita usahakan setelah berjalan tiga tahun koperasi ini semakin kuat dan mandiri,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, dibentuklah Satgas Koperasi yang akan bekerja selama satu hingga dua tahun ke depan, dengan pertemuan rutin dan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Satgas ini juga akan memantau dan memastikan seluruh koperasi berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa agenda launching dijadwalkan pada Senin, 21 Juli 2025 pukul 10.00 WIB di Klaten, Jawa Tengah, dan akan diresmikan langsung oleh Presiden RI.
“Tempat launching di Klaten sudah disiapkan. Saya minta Bupati Klaten dan jajarannya menyiapkan minimal enam gerai, yaitu gerai sembako, LPG, pupuk, klinik/apotek sederhana, pelayanan pos, serta BRI Link atau Mandiri Link. Ini bentuk layanan nyata yang mendekatkan koperasi ke masyarakat,” jelasnya.
Acara launching akan melibatkan ribuan peserta, termasuk DPRD, MPR, DPD, seluruh Satgas provinsi dan kabupaten/kota, bupati/walikota, hingga seluruh kepala desa yang berada di bawah naungan koperasi Merah Putih. Diperkirakan sedikitnya 10.000 orang akan hadir secara langsung untuk menyaksikan momentum kebangkitan ekonomi kerakyatan ini.
Dirjen AHU Kemenkum, Widodo, menyampaikan komitmen Kemenkum dalam memastikan aspek legalitas seluruh koperasi berjalan sesuai peraturan.
“Hari ini kami telah berkoordinasi mengenai launching koperasi Merah Putih. Kami optimis sampai 21 Juli 2025 target 80.000 koperasi berbadan hukum bisa tercapai. Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi percontohan untuk memastikan semua berjalan baik dan menjadi model di daerah lain,” tegasnya.
Widodo menambahkan bahwa keberadaan koperasi yang legal dan terdaftar diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian rakyat.
“Melalui koperasi, diharapkan masyarakat di desa semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara mendampingi rakyatnya,” ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi juga menyoroti pentingnya keamanan dan kesiapan teknis menjelang pelaksanaan launching.
“Semua pihak harus mempersiapkan pengamanan mulai H-2 hingga H-3 agar tidak ada kendala saat pelaksanaan. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat,” tegasnya.
Dengan sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa, peluncuran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat perekonomian berbasis gotong royong dan memberdayakan potensi desa secara berkelanjutan, ( Tim Liputan Suaracaraka.com ).