Suaracaraka.com, Semarang Jawa Tengah – Penyerapan anggaran secara maksimal terus diupayakan Kanwil Kemenkumham Jateng beserta jajaran. Salah satu usahanya dengan melaksanakan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) hari ini, Rabu (20/07/22).
Berpusat di Badiklat Hukum dan HAM Jateng, evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA 2022 dibuka secara virtual oleh Kepala Biro Keuangan Wisnu Nugroho Dewanto. Dalam sambutannya Wisnu menyampaikan data terkini realisasi anggaran dan IKPA Kementerian Hukum dan HAM.
“Per Semester I TA 2022 realisasi telah mencapai 37,66%. Sementara itu IKPA di angka 92,36 dan masih di bawah target Kementerian yaitu 95,” ungkap Wisnu.
Maka dari itu untuk mencapai target tersebut, ia memaparkan langkah-langkah meningkatkan IKPA tahun 2022.
“Segera lakukan percepatan realisasi anggaran sesuai target penyerapan anggaran per triwulan, lalu lakukan identifikasi belanja yang berpotensi tidak terserap hingga akhir tahun selain karena blokir automatic adjustment dan direalokasi untuk kegiatan prioritas dengan memperhatikan ketentuan Revisi DIPA 1 kali per triwulan,” paparnya.
“Segera lakukan revisi optimalisasi pada DIPA masing-masing satuan kerja dan revisi antar satuan kerja untuk memenuhi kebutuhan, lakukan penyesuaian halaman III DIPA (RPD) berdasarkan rencana kegiatan dan gunakan RPD sebagai dasar pencairan serta antisipasi agar deviasi RPD dengan pencairan tidak lebih dari 5% belanja pegawai, gunakan UP/TUP secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving paling sedikit 100% dalam 1 bulan, dan lakukan pengisian Capaian Output setiap bulan secara akurat,” sambung Karo Keuangan.
Selain itu ia juga menegaskan kepada Kanwil untuk melakukan pengawasan dan pengarahan pelaksanaan langkah-langkah peningkatan IKPA serta memberikan teguran kepada satuan kerja yang tidak mencapai target per triwulan.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Administrasi Jusman berharap kepada para peserta evaluasi yang sebagai penyelenggara negara dalam mengelola keuangan harus terencana, terlaksana, dan termonitoring.
“Kita harus memahami faktor kinerja pelaksanaan alat-alat ukur bagaimana pelaksanaan anggaran dan mengelola keuangan negara secara akuntabel serta transparan,” Kata Jusman memberikan sambutan.
Tampak mengikuti secara langsung Kepala Badiklat Hukum dan HAM Jateng Kaswo, Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan Setjen Dina Rasmalita, dan peserta dari UPT se-eks Karesidenan Semarang.
Selanjutnya kegiatan diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber dari DJA, DJPB dan Kanwil DJPB Jateng dan diikuti oleh Unit Eselon I, Pusdatin dan 33 Kantor Wilayah secara virtual, ( Tim Liputan Suaracaraka.com ).