Suaracaraka.com, Kota Semarang Jawa Tengah – Disela sela menerima kelompok masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaaya Masyarakat Gerakan jalan lurus ( GJL ) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah Lampri menyampaikan bahwa target Program PTSL yang menjadi program unggulan mantan Presiden RI Jokowidodo mencapai 25 persen, namun di tahun 2025 ini justru menurun karena dampak efisiensi anggaran, kita sudah tidak bisa berbuat apa apa, karena ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat lantaran hal itu. Kita harus tegak lurus dengan pemerintah pusat, kata orang nomer satu di BPN Jawa tengah pada hari Selasa, 25 Februari 2025 di kantor nya.
Didalam keterangan Pers nya, PTSL di Jawa Tengah tetap berjalan meski terkena dampak efisisensi anggaran atas kebijakan pemerintah pusat, tadinya sudah dianggarkan, namun setelah adanya intruksi dari pemerintah pusat, kita harus tegak lurus. Akan tetapi PTSL tetap ada di prioritaskan bagi Kabupaten Kota yang masih sangat membutuhkannya, Kecuali BPN Kota Semarang.
Berdasarkan data yang ada, pada tahun lalu PTSL sukses mencapai 1 juta bidang sertifikat produk PTSL, kali ini hanya 50 ribuan saja. Artinya tanah tanah yang belum bersertifikat sudah berkurang banyak, bahkan tidak ada. Semisal ambil contoh di wilayah BPN Kota Semarang sudah rampung, meski masih ada sejumlah tanah yang luput dari program ini. Akan tetapi secara sistem Kota Semarang sudah terpetakan, sehingga Kota Semarang menyandang sebagai Kota Lengkap.
Nah jika masih ada tanah tanah yang belum bersertifikat Hak Milik, maka bisa diajukan melalui program pendaftaran tanah Rutin seperti biasanya, insya Allah akan lebih mudah karena secara sistematis sudah terpetakan, tegasnya.
Sementara itu, mantan anggota DPR RI Komisi II Riyanta yang juga sebagai ketua Umum Gerakan Jalan Lurus ( GJL ) merespon baik atas respon baik dari Kakanwil BPN Jawa Tengah Lampri. Didalam audiensinya sejumlah kasus kasus tanah yang menjadi problematika di bawah BPN Kanwil Jawa Tengah ditanggapi dengan baik dan akan segera diselesaikan nya. Program PTSL ini dirasa sangat baik, selain memberikan kemudahan kepada masyarakat, program ini tepat sasaran. langsung mengena ke masyarakat dan bebas biaya, meski ada sejumlah biaya yang ditanggung oleh pemohon seperti pembelian materai dan Lainnya. Bapak Kakanwil sangat responsif, programnya akan dikawal dan didukung oleh LSM Gerakan jalan laurus, sing bener dibenerke sing salah disalahke, Kata Riyanta.
Riyanta sangat mendudkung program PTSL ini, di jawa tengah sudah membaik, sejumlah konflik persengketaan tanah sudah turun pula meski masih ada sejumlah konflik konflik persoalan tanah yang masih perlu diselesaikan secara mufakat, jika program ini berlanjut, namun ada kendala adanya pemangkasan anggaran maka pemerintah agar mengecualikan terhadap pos anggaran yang ada di kementrian ATR/BPN RI, ini penting. Bisa saja pemangkasan anggaran ada pada perjalanan dinas ke luar negeri atau hal hal lain yang tidak bersinanggungan dengan Program. Supaya, program PTSL ini berjalan dan menyelsaikan target yang telah di rencanakan satu tahun sebekumnya. Jika PTSL ini tetap berjalan tanpa adanya dampak efisiensi anggaran, maka konflik pertanahan akan lebih turun lagi, dan kepastian hukum untuk pengakuan hak lebih kuat dan bermanfaat, tegas Riyanta.
Sementara itu, kepala BPN Kota Semarang dan pejabat lainnya saat dikonfirmasi terkait sudah tidak ada lagi Program PTSL belum ada jawaban, bahkan dihubungi melalui Hand Phone Celulernya tidak diangkat dan WhatsApp juga tidak ada balasan nya, ( laporan Wartawan Edy Rahmad89 ).