Wamendagri dan Komisi II DPR RI Tinjau Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan

Wamendagri dan Komisi II DPR RI Tinjau Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan
Foto: Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Riyanta saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua Selatan. (dok. Tenaga Ahli Riyanta)

Suaracaraka.com, Merauke Papua Selatan – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo bersama Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung beserta seluruh anggota komisi II melakukan roadshow kunjungan kerja di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua selama 5 hari, 14-18 Juni 2023.

Setibanya di Bandar Udara Mopah Merauke, rombongan disambut oleh Penjabat (PJ) Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Plt. Sekda Papua Selatan Maddaremmeng, Plh. Sekda Provinsi Papua Derek Hegemur. Hadir pula Bupati Asmat Elisa Kambu, Bupati Boven Digoel Hengki Yaluwo, Pj. Bupati Mappi Michael Rooney Gomar, Plt Sekda Merauke Ndiken dan Forkopimda.

Selanjutnya rombongan menempuh perjalanan sepanjang 56 kilometer selama 1 jam lebih dari kota ke lokasi pusat Pemerintahan Papua Selatan di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.

Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menyatakan bahwa Kawasan Terpadu Mandiri ini sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi calon lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Lokasi pemerintahan itu berjarak 56 kilometer dari pusat Kota Merauke.

“Saat ini kita berada di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke yang berjarak 56 km dari pusat kota Merauke. Kalau jalannya bagus, bisa kita tempuh dalam waktu 1 jam,” sambut Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.

Safanpo menuturkan, KTM Salor sudah ditetapkan menjadi calon lokasi pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan.

“Sudah ada daftar masterplan kawasan pusat pemerintahan Papua Selatan. Total luas tempat ini adalah 152 hektar,” tandasnya.

“Dalam draft master plan kawasan pemerintahan Provinsi Papua Selatan, rencananya dibangun sejumlah kantor di antaranya kantor gubernur, DPR provinsi, MRP, lembaga teknis, dinas, instansi vertikal, Polda, Kodam, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan serta fasilitas lainnya. Total ada 19 gedung atau fasilitas pemerintahan,” kata Safanpo.

Dan tahun ini Pemprov Papua Selatan mendapat bantuan pembangunan tiga gedung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu kantor gubernur, kantor Dewan Perwakilan Rakyat – DPR provinsi, dan Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS).

Wamendagri dan Komisi II DPR RI Tinjau Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan

Selain itu, Kementerian PUPR juga membantu pembangunan jalan di pusat pemerintahan sepanjang 35 kilometer.

“Kami berharap pemerintah pusat tetap memberikan bantuan, bimbingan dan pendampingan selanjutnya sampai terbentuk Pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang definitif,” pinta Safanpo.

Di kesempatan yang sama, Wamendagri John Wempi Wetipo menjelaskan, kunjungannya bersama pimpinan dan anggota komisi II DPR RI ke 4 DOB di papua untuk mendorong implementasi 12 roadmap tugas Pj gubernur dalam menata pemerintahan provinsi baru. Salah satunya penyelesaian lahan hingga pembangunan infrastruktur pemerintahan provinsi 4 DOB Papua yang harus selesai sebelum Pilkada 27 November 2024 mendatang. Selain itu, kini sedang berjalan pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS).

“Baru kali ini bisa mengajak pimpinan dan seluruh anggota komisi II DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja di 4 DOB Papua. Kita berharap, dengan kunker ini tidak terkesan, saya jalan sendirian,” ujarnya.

Wamendagri dan Komisi II DPR RI Tinjau Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan

“Setelah DOB dimekarkan, kita tidak diam-diam. Tapi kita mengerjakan. Ini satu bukti dan bagian yang ingin kita selesaikan dari 12 road map,” imbuh John Wempi Wetipo.

John Wempi Wetipo juga mengatakan bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan empat provinsi baru di Tanah Papua, Kementerian Dalam Negeri membentuk tim asistensi. Tim dimaksud bertugas mendampingi empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dalam upaya mempercepat proses pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah.

“Karena ini DOB yang baru, ya banyak hal yang perlu kita benahi. Perlu dilakukan pendampingan agar pembangunan bisa dipercepat dan bisa berjalan dengan baik. Karenanya, kami mengajak Komisi II DPR untuk bersama-sama kami mengawal proses ini sampai selesai,” kata Wetipo.

Wetipo menambahkan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Juli 2023 bakal melakukan peletakkan batu pertama (groundbreaking) pembangunan infrastruktur di empat provinsi baru di Papua.

“Harapan kita dengan groundbreaking ini pembangunan infrastruktur di empat DOB bisa lebih cepat. Karena ini satu bagian dari roadmap yang harus kita selesaikan dari 12 roadmap yang sudah diberikan kepada para penjabat gubernur,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI mengucap syukur, dengan terlaksananya kunker bersama Wamendagri pasca dimekarkan 4 DOB di Papua.

“Alhamdulillah, ini hari pertama kami Komisi II bersama wakil pemerintah Pak Wamendagri melakukan kunker roadshow di semua DOB, 4 provinsi baru di tanah Papua. Kita mulai di Merauke, Papua Selatan. Kita langsung meninjau Kampung Salor,” ungkap Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Legislator di Senayan ini menilai, pemerintahan Provinsi Papua Selatan sudah cukup siap dengan menyediakan lahan yang luas dan masterplannya pun sudah ada. Bahkan tanahnya sudah legal dan bersertifikat semua. Dimana lahan yang akan digunakan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan tersebut hibah dari Pemerintah Kabupaten Merauke kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

“Ternyata di sini sudah cukup siap sekali,” tandas ketua komisi II DPR RI.

Komisi II DPR RI bersama Wamendagri akan melanjutkan kunker ke Provinsi Papua Pegunungan pada 15 Juni 2023. Selanjutnya bertolak ke Provinsi Papua Tengah pada 16 Juni 2023, dan kunker ke Provinsi Papua Barat Daya pada 17 Juni 2023 dengan maksud melihat perkembangan provinsi-provinsi baru tersebut.

“Pemekaran empat provinsi baru ini untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Masyarakat, pemerintah dan DPR punya pandangan yang sama untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua, sehingga dimekarkan empat provinsi baru,” kata Tanjung.

Tanjung menyatakan bahwa Komisi II DPR RI telah membentuk panitia kerja (Panja) yang bertugas melakukan pengawasan pembangunan daerah otonomi baru di Papua. Sehingga diharapkan, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II dapat saling berkoordinasi dalam upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien di empat provinsi baru di Papua.

“Saya pikir kita memang harus berkoordinasi untuk percepatan pembangunan di empat provinsi baru ini,” pungkasnya. (Laporan Wartawan Edy Rahmad89)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *